oleh

SALAH TANGKAP PEMILIK LAHAN JUSTRU DITANGKAP OLEH PENYIDIK RESKRIMUM POLDA SUMSEL

-Hukum-13 views

Bharfindo.co.id, SUMSEL – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Kabareskrim Komjen Pol. Agus Adrianto Melalui Krowassidik
Bareskrim Polri serta Kompolnas melalui Irjen Pol.(P) Dr. Benny Jozua Mamoto, S.H., M.Si, diminta untuk
segera menindak Oknum Penyidik Polda Sumatera Selatan yang diduga berpihak terhadap Pelapor
Bayumi.

Klien kami (korban) mengatakan Oknum Penyidik Reskrimum pada Polda Sumatera Selatan telah
memanggil klien kami sebagai saksi dalam Kasus laporan yang dibuat oleh Bayumi dalam laporan dugaan
melakukan pemerasan dan pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian sesuai dengan pasal 368
KUHP dan atau pasal 363 KUHP dan atau pasal 362 KUHP.

Dapat kami jelaskan yang mana klien kami datang sebagai saksi tetapi langsung di tangkap dan dilakukan
penahanan hanya dalam waktu 1×24 jam saksi di tahan. Tanpa adanya klarifikasi yang dapat dilakukan
oleh pihak klien kami sebagi terlapor.

Namun klien kami adalah korban dari laporan yang tidak memiliki legal standing yang benar. Karena dapat
kami jelaskan klien kami H.Ashar Mansyur memiliki keterkaitan Hukum oleh PT.Muara Bungo Plantation
berdasarkan Nota Kesepahaman Kerjasama Pembebasan Lahan No : 02/EM/GR/VII/2011, tanggal 27 Juli
0211 antara PT.Muara Bungo Plantation diwakili Ir. Sami Ivan Lee Hutabarat yang bertindak sebagai
General Manager Operasional dengan Azhar Mansyur (klien kami). Serta Berdasarkan Surat Keterangan
Nomor : 29/EM-MBP/XI/2016 tertanggal 10 November 2016 yang dibuat Suhartono dalam jabatanya
sebagai Estate Manager PT.Muara Bungo Plantation menerangkan dalam point no.3, Bahwa lahan yang
yang berada diluar peta kadastral PT. Muara Bungo Plantation namun pernah dilakukan pekerjaan (Land
Clearing, tanam dan perawatan kelapa sawit) dilahan tersebut maka bukan menjadi kepemilikan
PT.Muara Bungo Plantation melainkan kembali kepada pemilik lahan.

Yang mana lahan yang dituduhkan pencurian tersebut kepada klien kami adalah jelas milik Azhar
Mansyur(klien kami). Yang belum sepenuhnya dibayarkan oleh PT.Muara Bungo Plantation yang mana
Justru Azhar Mansyur menahan orang yang mengambil buah dari lahannya tersebut, bukan sebagaimana
yang dituduhkan oleh Pelapor berdasarkan laporan yang tidak memiliki legal standing.

Karena pelapor Bayumi diduga mendapatkan kuasa dari PT.Muara Bungo Plantation yang Justru
seharusnya PT.Muara Bungo Plantation dapat menyelesaikan pembayaran lahan kepada Klien kami.
Berdasarkan Nota Kesepahaman Kerjasama Pembebasan Lahan No : 02/EM/GR/VII/2011, tanggal 27 Juli
2011 tersebut diatas dalam poin 4c.mengenai Pembayaran Tahap III 50% yang seharusnya dibayarkan
oleh pihak PT.Muara Bungo Plantation justru belum dipenuhi sampai dengan adanya Salah Tangkap
kepada Azhar. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangai oleh ACHMAD FEBRIYANSYAH
selaku Direktur PT.Muara Bungo Plantation yang mana menyatakan bahwa : Surat Kesepakatan Tukar
Guling Lahan Untuk Penyelesaian Permasalahan Lahan (Antara PT. Muara Bungo Plantation dengan
Banyumi) tertanggal 08 Mei 2017 (selanjutnya disebut surat Pernyataan Tukar Guling) dibuat oleh Pihak
yang secara Ilegal mewakili Perusahaan karena bertindak di luar tugas dan kewenanganya yaitu Hans
A. Simanjuntak selaku legal officer.

Berdasarkan pemberitaan yang telah diberitakan Kami juga sudah mengklarifikasi langsung melalui
telepon kepada Pimpinan Redaksi The Jakarta Observer Budi Napitu, serta (Tulus Nababan) wartawan
yang meliput dan memuat berita tentang Pencurian dalam halaman The Jakarta Observer.com
(https://www.jakartaobserver.com/2021/12/kapolda-sumsel-diminta-tindak-oknum.html) yang tayang
pada tanggal 20-12-2021.

Dalam klarifikasi kami kepada Tulus Sinaga tersebut, disebutkan bahwa pihak The Jakarta Observer.com
telah mengkonfirmasi kepada AKP Sukri selaku Panit Subdit I, Ditreskrimum Polda Sumsel pada hari
Minggu (19/12/2021). Dan mendapatkan keterangan bahwa pihak dari terlapor(klien kami) tidak memiliki
penasehat hukum/pengacara untuk bisa memberikan keterangan sebagai bentuk klarifikasi pembelaan
terlapor dalam memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pihak Jakartaobserver.com.
Maka sudah sangat jelas bahwa adanya ketidak profesionalan yang dilakukan oleh oknum penyidik
terhadap Klien kami yang telah dijadikan tersangka, ditangkap bahkan ditahan oleh oknum penyidik
tersebut dalam waktu tidak sampai 1×24 jam.

Maka segala keterangan yang didapat jakartaobserver.com dari kuasa hukum Bayumi, Hans
A.Simanjuntak adalah tidak benar dan tidak memiliki legal standing, yang mana Hans A. Simanjuntak
adalah Pegawai yang telah dipecat oleh PT. Muara Bungo Plantation karena telah membuat Surat
Pernyataan Tukar Guling ILEGAL karena kronologis yang sebenarnya adalah Azhar sebagai pemilik lahan
yang menjadi korban salah tangkap yang dilakukan oleh oknum penyidik polda sumatera selatan,
menahan oknum yang mengambil buah pada lahanya tersebut pada saat itu. Sebagaimana yang dijelaskan
Hans A. Simanjuntak kepada jakartaobserver.com.

Kami sebagai kuasa hukum sudah meyurati Kompolnas, Kabareskrim, serta satgas mafia tanah pusat
bareskrim pada subdit 2 direktorat Tindak Pidana Umum.
“Kami meminta agar Kompolnas dan kapolri melalui kadivpropam segera menindaklanjuti dan melakukan
pemeriksaan terhadap oknum anggota polisi penyidik tersebut, karena dididuga telah melakukan
pelanggaran HAM menangkap dengan kesewenang-wenangan serta arogansi tanpa mengedepakan
Restorative Justice, untuk mendukung langkah Kapolri yang menginginkan konsep PRESISI (Prediktif,
Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan) tidak hanya sekadar jargon. Namun, harus benar-benar
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

“Bahwa atas salah tangkap serta penahan yang dilakukan tersebut telah sangat merugikan Azhar yang
justru pemilik dari lahan itu sendiri, kerugian materiil dan immaterial. (yus***)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed