oleh

GMPK Sulut minta Komisi Yudisial lakukan investigasi atas dugaan terjadinya skandal hukum di PN Kotamobagu

-Hukum-213 1500 views

Bharindo.co.id KOTAMOBAGU – Polemik ditubuh PT.BDL yang berlarut-larut terkait status kepemilikan bahkan sampai terjadi konflik akibat menewaskan seorang warga dari Desa Toruakat nampaknya semakin memberikan titik terang setelah permohonan pihak Yance Tanesia melalui kuasa hukumnya untuk segera melakukan eksekusi atas putusan PN Kotamobagu dan PT Sulut tidak dapat dilakukan setelah Badan Pengawas Mahkamah Agung melakukan supervisi di PN Kotamobagu, terkuak bahwa telah ada akta perdamaian antara pihak Yance Tanesia dan PT. Integra Prima struktur (PT IPI) dengan saham yang telah disepakati bersama masing-masing 50% dan susunan komisaris dan direksi telah disampaikan kepada ketua PN Kotamobagu bulan Agustus 2020.Dari data yang ada telah dilakukan perubahan akte perusahaan PT BDL sebagaimana tertuang dalam akte notaris nomor 03 tanggal 25 Januari 2022 yang telah disahkan Lewat surat Kemenkum HAM tanggal 27 Januari 2022 nomor AHU.AH.01.03.0063130
dan saat ini telah memiliki ijin pertambangan atas nama Victor Pandunata sebagai Direktur utama PT BDL dan perpanjangan Ijin penggunaan kawasan hutan dari kementerian KLH dalam proses.
Sebagaimana diketahui akta perdamaian yang dibuat pihak pihak yang bersengketa disaksikan oleh tokoh-tokoh agama,LSM dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi Sulawesi Utara Drs Jefri Massie mencium adanya aroma bau tak sedap proses hukum di PN Kotamobagu. Bukankah akte perdamaian sudah disampaikan kuasa hukum yang ditunjuk kedua belah pihak yang bersengketa sudah diserahkan ke PN Kotamobagu pada bulan Agustus 2020,mengapa Pn Kotamobagu tidak mengambil langkah hukum berdasarkan isi akte perdamaian yang disepakati untuk mengakhiri sengketa pihak yang berperkara. Mengapa lewat panitera justru mengingkrahkan putusan PN dan PT yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Ada apa dibalik semua ini lalu setelah adanya supervisi dari Mahkamah Agung baru panitera yang sama memberikan pendapat bahwa eksekusi yang dimohonkan tidak dapat dilakukan karena telah ada perdamaian ucap Massie heran, sambil mengharapkan komisi yudisial turun segera melakukan supervisi atas proses hukum baik ditingkat PN, PT dan alasan apa sehingga PN mengabaikan akte perdamaian demi menjaga Marwah lembaga peradilan agar masih dipercaya masyarakat dalam memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Jika ditemukan oknum hakim dan panitera yang tidak netral apalagi karena telah menerima suap hendaknya diberi sanksi yang sangat berat demi penegakan hukum di negeri yang kita cintai ini. Saya selalu berkeyakinan kebenaran bisa saja disalahkan tapi tidak dapat dikalahkan,tutup Massie.

Sampai berita ini diturunkan sidang di PTUN Jakarta sedang bergulir, apa yang menjadi keputusan hakim kita tunggu saja..*.Daniel Rendy Raintung..*

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed