oleh

Empat LSM Garut ,Mendesak Kejaksaan Negeri Garut Untuk menyelesaikan Kasus-Kasus Korupsi di Kabupaten Garut

-Bharindo-22 1500 views

Bharindo.co.id GARUT – Garut,16 Nopember 2022 Sekitar Pukul 9.00 WIB , Empat Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Garut yang terdiri

dari Lembaga Intel Tipikor Kabupaten Garut,Laskar Indonesia,GMPG dan Garda patriot Bersatu
Kabupaten Garut mendatangi Kejaksaan Negeri Garut .
Kedatangan lembaga-lembaga tersebut dalam rangka mempertanyakan serta mendukung terkait
penegakkan supremasi hukum di Kabupaten Garut khususnya masalah korupsi yang sudah
dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri Garut.
Dalam kesempatan tersebut gabungan Lembaga langsung diterima oleh Kasi Pidsus mewakili
Kajari Garut dan dalam pemaparan yang disampaikan , oleh wakil lembaga-lembaga tersebut
intinya mereka mempertanyakan serta meminta pihak Kejaksaan agar segera menuntaskan
Kasus-kasus yang sudah lama belum terselesaikan dan menjadi PR Kejaksaan Negeri
Garut,seperti yang disampaikan oleh Ketua Intel Tipikor Kabupaten Garut Asep Sopian yang
biasa disebut Boy “Bahwa kasus BPOP ,Pokir DPRD Garut,Reses yang sudah lama berjalan ini
sangat ditunggu perkembangan kasusnya”hal lain yang sedikit disinggung oleh Ketua Laskar
Indonesia Dudi Supriyadi terkait isu masalah Bank Intan Jabar pihaknya mendorong Kejaksaan
untuk melakukan penelaahan masalah BIJ tersebut,dan jika diketemukan unsur tindak pidana
perbankan ,pidum ,pidsus ataupun TPPU maka diharapakan segera dilakukan penegakkan
hukum.
Hal serupa yang disampaikan oleh perwakilan LSM Garda Patriot Bersatu Kabupaten Garut
Rudi yang memberikan dukungan dan Suport kepada Kejaksaan Negeri Garut dalam penegakan
Supremasi Hukum di Kabupaten Garut “kami tetap mendukung serta percaya bahwa Kejaksaan
Negeri Garut akan tetap berkomitmen terhadap pemberantasan Korupsi di Kabupaten
Garut”katanya dan disambung pula oleh ketua GMPG bahwa penyelesaian kasus-kasus ini
menjadi kado terindah untuk kabupaten Garut dalam Rangka Hari Anti Korupsi 2022 .
Menjawab apa yang disampaikan oleh perwakilan lembaga-lembaga tersebut Kasi Pidsus
menjelaskan bahwa Kasus yang sudah dinyatakan terdapat kerugian Negara tidak mungkin di
SP3 kan,dan pihaknya akan tetap menyelesaikan kasus-kasus tersebut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku’pungkasnya ( Ayat*** )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed