NASIONALISME DIGADAI, KONGKALIKONG TAMBANG BOWONE", BUPATI TAK TANDA TANGANI AMDAL.

Redaksi   |   BHARINDO  |   Minggu, 20 Juni 2021 - 20:27:39 WIB   |  dibaca: 1150 kali
NASIONALISME DIGADAI, KONGKALIKONG TAMBANG BOWONE", BUPATI TAK TANDA TANGANI AMDAL.

Bharindo Sangihe - "Rakyat Sangihe Berhak Menolak Jika Tanah Lelurnya Diobrak-Abrik"

Membahas masalah nasionalisme dalam kasus pertambangan adalah sesuatu yang dilematis. Nasionalisme lebih berbicara riil dan makro mengenai perlindungan serta pemenuhan hak dan kewajiban setiap warga negara. Sementara pertambangan berbicara lebih mikro mengenai materialisme dan pemenuhan kepentingan multisektor antar elit. Kedua pemahaman yang saling berbenturan tersebut memperlihatkan adanya polaritas aktor dan kepentingan yang berbeda, terlebih dalam melihat kasus tambang di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pintu masuk dalam melihat relasi konflik kepentingan tersebut dimulai dengan dua pertanyaan kunci, yakni: 
1) “Tambang di Bowone" itu baiknya dikelola dalam mekanisme public goods, private goods, atau common pool resources ?

2) Bagaimana baiknya peran kebijakan negara dalam kasus pertambangan. Oleh karena itu, pemaknaan bahasa antara “sumber daya alam” dan “tambang” menjadi poin yang perlu digaribawahi karena kedua kata itu menunjukkan dua kepentingan yang berbeda.

Tujuan sakralisasi tersebut adalah melindungi kebutuhan setiap anggota masyarakat yang tergantung dari keberadaan sumber daya. Konteks pengelolaan sumber daya diserahkan melalui mekanisme komunal atau milik rakyat atau umum. Dalam taraf ini, nasionalisme bagi warga masyarakat lebih kepada pemenuhan kebutuhan komunitas dalam satu lingkup geografi yang sama.  Namun, ketidak hadirnya negara melalui nasionalismenya justru menciptakan sumber ketegangan baru di tengah masyarakat "Tampungang Lawo kota Malahasa". Bisa dikatakan NASIONALIME itu digadai.
 
Ketegangan itu bersumber pada upaya negara untuk mengakuisisi sumber daya sebagai bagian dari domain negara. Nasionalisme sebagai produk politik peninggalan abad XX ini memang  dilematis. Hal tersebut dikarenakan negara dimunculkan sebagai aktor penting yang memayungi berbagai macam kepentingan berbasis legal formal. Dalam kasus Indonesia, nasionalisme dalam tambang diejawantahkan atau diwujudkan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengertian dari ayat tersebut ialah sumber daya yang dinilai strategis dan bernilai ekonomi menjadi barang publik (public goods) yang dikuasai negara.

Tambang dihadirkan untuk menggantikan makna sumber daya (resources) yang dimiliki masyarakat. Dari situlah kemudian terjadi kontestasi kuasa antara negara dan masyarakat khususnya pemerintah pusat di Jakarta dengan kabupaten di Sangihe dalam pengelolaan sumber daya alam. Eksistensi masyarakat terutama yang diwakili oleh orang asli adalah aktor yang pertama kali hadir sebelum datangnya negara dalam mengelola sumber daya alam. Meskipun tidak memiliki dasar legal formal seperti yang dilakukan oleh negara, mereka memiliki tradisi lisan yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang orang Sangihe mengenai kepemilikan sumber daya alam berikut dengan kearifan lokal yang turut menjaganya, seperti tambang di Bowone.
 
Kajian yang ada kurang melihat sisi dinamika internal nasionalisme, terutama dalam hal kepemilikan (belonging). Hal itulah yang menjadikan relasi nasionalisme dalam dinamika internal menjadi sedemikian kompleks karena berkaitan dengan afiliasi dan afinitas individu. Mereka lebih mengenali unsur lokal terlebih dahulu sebelum unsur nasional.  Terlebih, konteks sumber daya alam menjadi aspek krusial. Konteks public goods yang dikedepankan oleh negara seringkali tidak mengafirmasi kepentingan masyarakat lokal selaku pemilik asli. Dengan mengatasnamakan “kemakmuran sebesar-besarnya”,  pengelolaan sumber daya alam pun kemudian beralih yang semula bersifat “public goods” menjadi “private goods” dengan memunculkan korporasi sebagai aktor ketiga. Munculnya aktor ketiga inilah yang justru menambah pelik kontestasi kuasa sumber daya alam. Dalam hal ini, pengaruh kepentingan ekonomi, sosial, maupun politik menjadi campur aduk dan tumpang tindih. Meskipun di awal disebutkan secara normatif bahwa “kemakmuran sebesar-besarnya” diusahakan untuk kepentingan masyarakat secara lebih luas, justru kepentingan elit yang lebih banyak berperan dalam pengelolaan sumber daya alam.
 
Kebijakan pertambangan di Indonesia dimulai dari UU No. 10 Tahun 1959 mengenai Pembatalan Hak-hak Pertambangan pada saat Orde Baru, UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan pada saat Orde Baru berkuasa, dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara saat ini. Ketiga produk UU tersebut menunjukkan substansi kuat kepemilikan otoritatif negara terhadap kepemilikan sumber daya alam. UU tersebut juga menempatkan korporasi atau badan usaha yang sah sebagai mitra strategis pemerintah kabupaten Sangihe, provinsi Sulawesi Utara, pusat yaitu kementerian ESDM beberapa tahun lalu  dalam mengelola sumber daya alam melalui kontrak karya di Sangihe yang diduga kuat habis masa kontraknya sampai tahun 2031.  Lalu, di mana peran masyarakat?
 
Waktu itu konteks masyarakat justru dikerdilkan oleh negara beserta korporasi lebih diutamakan. Sehingga berbagai konflik, baik yang sifatnya laten maupun nyata, terjadi di sekitar area pertambangan di Bowone "tanah mahamu" (tanah merah). Begitu juga saat ini semua aktor berebut keuntungan materi dari sumber tambang tersebut. "Bahkan mungkin ada segelintir orang atau kelompok yang kongkalikong". Dengan dalih demi kepentingan masyarakat, tapi seyogyanya untuk kepentingan politik dimasa yang akan datang. Sebab Bupati Sangihe tidak pernah menandatangani AMDAL Tambang di Bowone, Bupati hanya mengamankan perintah negara berdasarkan Undang-Undang. 

Apapun itu, kedaulatan ada ditangan rakyat. Rakyat Sangihe berhak menolak jika tanah leluhurnya akan diobrak-abrik oleh orang-orang yang hanya mengejar keuntungan bisnis demi kepentingan kelompok atau aktor-aktor intelektualnya. (Gambatte Asril)

Profil Redaksi

Redaksi

Nomor Induk Berusaha (NIB) 1266000330931 TABLOID BHAYANGKARA INDONESIA, TERDAFTAR DALAM LEMBAR PERUM PERCETAKAN NEGARA RI (BERITA NEGARA) Nomor : 19 TAMBAHAN BERITA NEGARA RI No. 008684 TANGGAL 05 MARET 2021 dan DALAM SALINAN KEPUTUSAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR :  AHU-0015142.AH.01.01 TAHUN 2021

Box Redaksi

Pelindung /Penasehat

1. KOMBES POL. Drs. H. KADARUSMAN SH. MH

2. Daniel Koo (Chairman Pasifik Group)

Pembina

1. KOMBES POL AZIS ANDRIANSAH SH, SIK, MHum

2. Anggoro Budiman (Direktur Pasifik Group)

 

 

Pemimpin Redaksi/Pimpinan Umum/Penanggung Jawab :

HAIDAR LAKORO S. Pd

Redaktur Pelaksana :

MUHAMAD AZIZ. SE. Ch. Cht

Redaktur :

Isyadi

Kepala Bagian Pengembangan dan Investigasi :

BUDI HARIYANTO

Wakil Kepala Pengmbangan dan Investigasi :

Dodi Suhendri

Redaktur Eksekuti :

1.  Hendy Agus Purnama

Redaksi :, 

Yus Rinaldi, Mujahidin Saleh, 

 

Kepala Perwakilan DKI : Bambang Jaya Laksana

Kepala Perwakilan Jabar : 

Wartawan Perwakilan : Deni, Dedi, IM Gunawan, Dede,Fitri Yani

Kabiro Kab. Bandung : Agus Kusnadi, Kabiro Kota Bandung : Sukarso, Kabiro Sumedang : Acil Hernis, Kabiro. Wakabiro Sumedang : Edi Hariyadi. Wartawan Sumedang  : Usep Jamaludin SAg, Yusuf Afifudin, Fuad Abdurrahman, Akhmad Taufik Hidayat.  Garut : Syarif Paliba, Wartawan Garut : Budiyanto, Dadang Suherman, Kabiro Majalengka : Yeyet, Kabiro Cianjur : Kikim Sukmawan, Kabiro Sukabumi : Ejang, Wartawan Sukabumi :Abdulloh, Heri Setiawan, Saripudin, Dedih Darmawan, Yogi Sapta Nuryaman, Ukan Setiawan, Babas s., Ucup Supriadi, Eman Suparman, Entis Sutisna, Nadi Alpiansyah.Ade Abdul Rahman, Rizwan, Rifki Ardiansyah, Surya dan SuryanaEjang,  Kabiro Indramayu : Tirmo Kabiro Karawang : Fauzi

Kepala Perwakilan Jawa Timur : 

Wartawan Perwakilan Jatim : M. Markus I

Kabiro Banyuwangi : Basri, Korwil Madura : Zainal ZA, Kabiro, Akhmad Sudaryanto, Suhartono, Kabiro  Mataraman : Purwanto

Kepala Perwakilan Jawa Tengah : Riswanto

Kabiro Purwekerto : Mbah Joko, Kabiro Purbalingga : Riswanto, Kabiro Banjarnegara : Keris Purnomo, Kabiro Kebumen : Dr. Tri Pujo, Kabiro Kota Tegal : Roy, Kabiro Wonosobo : Yusup Khoiron

Kepala Perwakilan Sulut : Hendra Tololiu

Wartawan Perwakilan Manado, :  Ivon Bawotong

Kabiro Kota Bitung : Rusdianto Tioki

Koordinator Wilayah SULUT I (Sanger Talaud Sitaro) : Asriel Johan Tatande

Wartawan : Beny Facius Sasiang

Kepala Perwakilan Gorontalo : 

Kepala Perwakilan  Sulawesi Selatan : M. Andi  Ahsan

Kepala Perwakilan Kalimantan Selatan : MUslim Naim

Wartawan Kalimantan Selatan : Subsidi, Suriani

Kepala Perwakilan Kalimantan Timur : H. Agus Salim SH

Kepala Perwakilan Kalimantan Barat : Saidul Amri

Wakil Kaper : Franki Yakob

Kepala Perwakilan Nusa Tenggara Barat : Budiman

Kabiro Lombok Tengah , Kabiro Lombok Timur : Wartawan Lotim : Samsul Bahri, Suyanto Sutrisno , Kabiro Lombok Utara,: Suparwadi, Wartawan : Supardi,  Kabiro Sumbawa Besar :   Kabiro Dompu : , Kabiro Bima :  . Editor : 

Kepala Perwakilan Bali : I. Made Suastika

Wartawan Perwakilan Bali :I Ketut Chandra Kurniawan SH, Bambang Is Haryadi, A A N Gd Eka Paramitha P, I. Kade Agus Teja N, Opan

Kepala Perwakilan Sumut : Hary Budiono

Koordinator Wil I : Harno Pijati, Wartawan Sedang Bedagai : Rafii Saragih, Ali Lubis, Kabiro Labuhan Baru : Toyang Tobing

Kepala Perwakilan Riau  : Azhar

Kepala Perwakilan Sumatera Selatan : Lubis

Kepala Perwakilan Lampung : Yusup Budiono

Kepala Perwakilan Banten  Heri Iskandar

Wartawan Banten : Deddy Haryadi.

Kabiro Tangerang Selatan : Deni Ramdani. Wartawan Tangsel : Agus Sunanto, Dede Mohammad Nazmi W:artawan Tangerang Raya : Hadi Jatmiko.

Kepala Perwakilan Kepulauan Riau : Ipur Satriawan

Kabiro Batam : Zulkani. Wartawan Batam : Rafael Sabon Payon

 

 

REKENING BHARINDO : 3423567178 BCA, PT. PASIFIK POETRA INOMASA

 


Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook