KPK Ingatkan Pimpinan PTKIN Kelola Uang Negara secara Akuntabel

Redaksi   |   AGAMA  |   Senin, 21 Desember 2020 - 19:51:02 WIB   |  dibaca: 1214 kali
KPK Ingatkan Pimpinan PTKIN Kelola Uang Negara secara Akuntabel

Komisioner KPK, Nurul Ghufron dalam Short Course Tata Kelola Keuangan dan Kepegawaian untuk Pimpinan PTKIN seluruh Indonesia, Senin (21/12).

Jakarta (Bharindo) ---  Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) memiliki tanggung jawab besar dalam tata kelola keuangan. Sebab, anggaran PTKIN merupakan bagian dari keuangan negara yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel.

"Setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan," tegas Komisioner KPK, Nurul Ghufron dalam Short Course Tata Kelola Keuangan dan Kepegawaian untuk Pimpinan PTKIN seluruh Indonesia, Senin (21/12).

Short Course yang digelar Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Kemenag ini berlangsung secara daring, dan diikuti oleh seluruh pimpinan PTKIN se-Indonesia.

Nurul Ghufron mengingatkan pimpinan PTKIN untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi dengan berbagai modus operandinya. Dia mencontohkan, penggunaan mata anggaran tertentu untuk kepentingan pribadi/keluarganya dan atau tidak sesuai peruntukannya, penggunaan anggaran tanpa disertai bukti pertanggungjawaban (rekayasa/fiktif), atau memerintahkan staf mencairkan anggaran lalu ditransfer ke rekening pribadi untuk digunakan bagi kepentingan pribadi tanpa pertanggungjawaban.

Harus dihindari juga, kata Nurul Ghufron, modus bekerja sama dengan anggota DPR/D dalam proses “meng-gol-kan” program tertentu yang dalam pelaksanaannya akan memberikan keuntungan kedua pihak dengan merugikan keuangan negara/daerah. 

Modus lainnya adalah dalam proses pengadaan barang/jasa. Misalnya, melakukan rekayasa untuk menunjuk rekanan tertentu dengan harga yang sudah diatur (di-mark up), sehingga sebagian keuntungan yang diperoleh rekanan diberikan dan dinikmati oleh pejabat yang bersangkutan. Atau, memanfaatkan dana kas negara/daerah untuk disimpan di suatu bank tertentu yang bersedia memberikan komisi/bunga khusus bagi pejabat yang bersangkutan.

“Berbagai modus operandi itu sudah dalam pengawasan KPK, dan KPK akan tegas menindaknya. Oleh karena itu, kami berharap para Rektor/Ketua untuk tidak mempertaruhkan integritasnya dengan cara melakukan tata kelola keuangan dengan sebaik-baiknya dan akuntabel,” tegas mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ini. 

 

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Muhammad Ali Ramdhani menyampaikan bahwa untuk mendukung peningkatan produktifitas dan daya saing bangsa, maka perlu peningkatan kualitas perguruan tinggi. Pondasi dalam peningkatan kualitas perguruan tinggi ini di antaranya adalah menciptakan Good University Governance (GUG).

“Prinsip Good University Governance adalah Transparansi,  Akuntabilitas (kepada stakeholders), Responsibility (tanggung-jawab), Independensi (dalam pengambilan keputusan), Fairness (adil), Penjaminan mutu dan relevansi, Efektifitas dan efisiensi,  Nirlaba,” kata guru besar UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini.

Direktur Diktis, Suyitno menambahkan, penyelenggaraan short course ini dilatarbelakangi background pimpinan PTKIN sebagai akademisi. “Rektor/Ketua adalah tugas tambahan yang karena statusnya harus menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sedangkan para Rektor/Ketua ini adalah akademisi yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai dalam tata kelola keuangan/anggaran. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman dan penguasaan terhadap tata kelola keuangan harus terus dilakukan,” tutur Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang ini.

“Short course ini setidaknya merefresh kembali pengetahuan para Rektor/Ketua  terkait tata kelola keuangan, sehingga terhindar dari penyalahgunaan kewenangan pelanggaran peraturan perundang-undangan,” pungkas lelaki kelahiran Tulungagung ini. (Humas Kemenag)

Profil Redaksi

Redaksi

Nomor Induk Berusaha (NIB) 1266000330931 TABLOID BHAYANGKARA INDONESIA, TERDAFTAR DALAM LEMBAR PERUM PERCETAKAN NEGARA RI (BERITA NEGARA) Nomor : 19 TAMBAHAN BERITA NEGARA RI No. 008684 TANGGAL 05 MARET 2021 dan DALAM SALINAN KEPUTUSAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR :  AHU-0015142.AH.01.01 TAHUN 2021

Box Redaksi

Pelindung /Penasehat

1. KOMBES POL. Drs. H. KADARUSMAN SH. MH

2. Daniel Koo (Chairman Pasifik Group)

Pembina

1. KOMBES POL AZIS ANDRIANSAH SH, SIK, MHum

2. Anggoro Budiman (Direktur Pasifik Group)

 

 

Pemimpin Redaksi/Pimpinan Umum/Penanggung Jawab :

HAIDAR LAKORO S. Pd

Redaktur Pelaksana :

MUHAMAD AZIZ. SE. Ch. Cht

Redaktur :

Isyadi

Kepala Bagian Pengembangan dan Investigasi :

BUDI HARIYANTO

Wakil Kepala Pengmbangan dan Investigasi :

Dodi Suhendri

Redaktur Eksekuti :

1.  Hendy Agus Purnama

Redaksi :, 

Yus Rinaldi, Mujahidin Saleh, 

 

Kepala Perwakilan DKI : Bambang Jaya Laksana

Kepala Perwakilan Jabar : 

Wartawan Perwakilan : Deni, Dedi, IM Gunawan, Dede,Fitri Yani

Kabiro Kab. Bandung : Agus Kusnadi, Kabiro Kota Bandung : Sukarso, Kabiro Sumedang : Acil Hernis, Kabiro. Wakabiro Sumedang : Edi Hariyadi. Wartawan Sumedang  : Usep Jamaludin SAg, Yusuf Afifudin, Fuad Abdurrahman, Akhmad Taufik Hidayat.  Garut : Syarif Paliba, Wartawan Garut : Budiyanto, Dadang Suherman, Kabiro Majalengka : Yeyet, Kabiro Cianjur : Kikim Sukmawan, Kabiro Sukabumi : Ejang, Wartawan Sukabumi :Abdulloh, Heri Setiawan, Saripudin, Dedih Darmawan, Yogi Sapta Nuryaman, Ukan Setiawan, Babas s., Ucup Supriadi, Eman Suparman, Entis Sutisna, Nadi Alpiansyah.Ade Abdul Rahman, Rizwan, Rifki Ardiansyah, Surya dan SuryanaEjang,  Kabiro Indramayu : Tirmo Kabiro Karawang : Fauzi

Kepala Perwakilan Jawa Timur : 

Wartawan Perwakilan Jatim : M. Markus I

Kabiro Banyuwangi : Basri, Korwil Madura : Zainal ZA, Kabiro, Akhmad Sudaryanto, Suhartono, Kabiro  Mataraman : Purwanto

Kepala Perwakilan Jawa Tengah : Riswanto

Kabiro Purwekerto : Mbah Joko, Kabiro Purbalingga : Riswanto, Kabiro Banjarnegara : Keris Purnomo, Kabiro Kebumen : Dr. Tri Pujo, Kabiro Kota Tegal : Roy, Kabiro Wonosobo : Yusup Khoiron

Kepala Perwakilan Sulut : Hendra Tololiu

Wartawan Perwakilan Manado, :  Ivon Bawotong

Kabiro Kota Bitung : Rusdianto Tioki

Koordinator Wilayah SULUT I (Sanger Talaud Sitaro) : Asriel Johan Tatande

Wartawan : Beny Facius Sasiang

Kepala Perwakilan Gorontalo : 

Kepala Perwakilan  Sulawesi Selatan : M. Andi  Ahsan

Kepala Perwakilan Kalimantan Selatan : MUslim Naim

Wartawan Kalimantan Selatan : Subsidi, Suriani

Kepala Perwakilan Kalimantan Timur : H. Agus Salim SH

Kepala Perwakilan Kalimantan Barat : Saidul Amri

Wakil Kaper : Franki Yakob

Kepala Perwakilan Nusa Tenggara Barat : Budiman

Kabiro Lombok Tengah , Kabiro Lombok Timur : Wartawan Lotim : Samsul Bahri, Suyanto Sutrisno , Kabiro Lombok Utara,: Suparwadi, Wartawan : Supardi,  Kabiro Sumbawa Besar :   Kabiro Dompu : , Kabiro Bima :  . Editor : 

Kepala Perwakilan Bali : I. Made Suastika

Wartawan Perwakilan Bali :I Ketut Chandra Kurniawan SH, Bambang Is Haryadi, A A N Gd Eka Paramitha P, I. Kade Agus Teja N, Opan

Kepala Perwakilan Sumut : Hary Budiono

Koordinator Wil I : Harno Pijati, Wartawan Sedang Bedagai : Rafii Saragih, Ali Lubis, Kabiro Labuhan Baru : Toyang Tobing

Kepala Perwakilan Riau  : Azhar

Kepala Perwakilan Sumatera Selatan : Lubis

Kepala Perwakilan Lampung : Yusup Budiono

Kepala Perwakilan Banten  Heri Iskandar

Wartawan Banten : Deddy Haryadi.

Kabiro Tangerang Selatan : Deni Ramdani. Wartawan Tangsel : Agus Sunanto, Dede Mohammad Nazmi W:artawan Tangerang Raya : Hadi Jatmiko.

Kepala Perwakilan Kepulauan Riau : Ipur Satriawan

Kabiro Batam : Zulkani. Wartawan Batam : Rafael Sabon Payon

 

 

REKENING BHARINDO : 3423567178 BCA, PT. PASIFIK POETRA INOMASA

 


Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook